Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui Reformasi Birokrasi (RB) yang berdampak nyata bagi masyarakat. Rabu (30/4/2025) Menindaklanjuti hasil evaluasi RB tahun 2024 yang diumumkan secara nasional oleh Kementerian PANRB, seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah — termasuk Pemkab Lumajang — diwajibkan menyusun Rencana Aksi RB Tahun 2025. 

Penyusunan rencana aksi ini merupakan bagian dari proses monitoring tindak lanjut yang menjadi fokus Evaluasi RB Tahun 2025. Adapun pengisian dan pelaporan Rencana Aksi RB dijadwalkan mulai bulan Juni 2025, sebagaimana arahan dalam Rakor Nasional Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Asisten Administrasi Agus Widarto Kabupaten Lumajang menyampaikan bahwa Pemkab Lumajang akan segera menggelar rapat koordinasi lintas perangkat daerah untuk membahas penyusunan rencana aksi tersebut. “Kami ingin memastikan bahwa setiap rekomendasi dari hasil evaluasi 2024 benar-benar ditindaklanjuti. Ini bukan hanya soal kepatuhan, tetapi soal pelayanan publik yang makin berkualitas,” ujarnya.

Dalam pelaksanaannya, jika terdapat perubahan organisasi atau unit baru, maka Kabupaten dapat menggunakan hasil evaluasi sebelumnya sebagai baseline (nilai awal), dengan tetap melakukan rekonsiliasi indikator sesuai arahan kementerian pembina atau K/L Meso terkait.

Reformasi Birokrasi di Kabupaten Lumajang diarahkan untuk mendukung transformasi digital, peningkatan integritas dan sistem merit ASN, serta pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

“Kami optimis, dengan kolaborasi lintas OPD dan dukungan pimpinan daerah, RB di Lumajang akan semakin berdampak,” pungkasnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Mustaqim menyampaikan bahwa Transformasi digital 2025–2029 harus menjawab isu-isu besar layanan publik saat ini, karena merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi. "Digitalisasi pemerintahan berbasis arsitektur SPBE menjadi fondasi utama Reformasi Birokrasi Tematik yang mendorong layanan lebih efisien, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat." tambahnya.(Kominfo-Lmj/RAA)